Menumbuhkan Motivasi, Menggali Potensi yang Tersembunyi
Oleh : James P. Pardede
Tidak mudah untuk mewujudkan target Indonesia menurunkan angka buta aksara hingga 5 persen pada 2009 mendatang, diperlukan komitmen semua elemen bangsa dan inovasi-inovasi yang kreatif oleh para tutor dalam memelekaksarakan warga belajar buta aksara di beberapa daerah di Indonesia. Terutama daerah yang angka buta aksaranya masih tergolong sangat tinggi.
Dalam sebuah kesempatan, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengemukakan bahwa untuk menuntaskan masalah buta aksara agar lebih cepat dan efisien perlu ‘dikeroyok’ ramai-ramai. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), swasta, perusahaan, LSM maupun organisasi kemasyarakatan.
Memang, siapa pun mengakui kalau potret masyarakat buta huruf atau buta aksara identik dengan kantong kemiskinan pengetahuan, keterampilan, dan keterbelakangan. Oleh karena itu, fenomena daerah tertinggal memang senantiasa bersentuhan langsung dengan karakteristik masyarakatnya yang bercirikan keterbatasan sumber daya baik sumber daya alam apalagi sumber daya manusianya.
Untuk menetapkan daerah miskin beberapa variabel dominannya dirujuk dari pendapatan penduduk, kecukupan kebutuhan dasar, dan derajat kesehatan. Hasilnya menunjukkan bahwa kantong kemiskinan bagi masyarakat Indonesia tersebar di ribuan kecamatan dan ribuan desa tertinggal. Adapun ukuran kemiskinan pengetahuan, khususnya masyarakat yang dikategorikan buta huruf dan buta aksara, dilihat dari sensus penduduk yang datanya menunjukkan bahwa masyarakat tersebut (baca: usia 15-44 tahun) mengidap penyakit tiga buta, buta aksara, buta pengetahuan umum/pendidikan dasar, dan buta bahasa Indonesia.
Selain itu, tingginya angka putus sekolah di tingkat SD terutama kelas 1,2,dan 3 juga berpotensi menciptakan buta aksara. Jika melihat perkembangan penurunan buta aksara hingga 2006, hasilnya sangat menggembirakan. Tapi semakin sedikit jumlah penduduk buta aksara, maka akan semakin sulit memberantasnya. Karena, penduduk buta aksara yang tersisa adalah yang termasuk dalam golongan hardrock (sangat sulit dimelekaksarakan).
Mengatasi permasalahan masih tingginya angka buta aksara, diperlukan kerja sama berbagai pihak seperti dipaparkan di atas. Misalnya, lembaga atau instansi pemerintah seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis. Selain itu, juga diperlukan peran swasta seperti perusahaan, BUMN, perbankan, serta organisasi masyarakat dan keagamaan.
Menumbuhkan Motivasi
Jika mengamati kondisi buta aksara di Indonesia, maka pola pembelajaran bagi penduduk buta aksara harus dilaksanakan secara utuh dan terpadu. Bila perlu, upaya-upaya dengan pendekatan psikologis dan profesi perlu diterapkan, antara lain menumbuhkan motivasi warga belajar yang terdeteksi dalam kategori warga buta aksara.
Motivasi warga belajar adalah dorongan yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Belajar terjadi karena adanya motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan belajar. Dorongan itu dapat timbul dari diri warga belajar yang bersumber dari kebutuhan tertentu yang ingin mendapat pemuasan; atau dorongan yang timbul karena rangsangan dari luar diri warga belajar, sehingga ia melakukan kegiatan belajar.
Motivasi yang timbul dari dalam diri warga belajar akan lebih baik dibandingkan dengan motivasi yang disebabkan oleh rangsangan dari luar, namun dalam prakteknya seringkali motivasi dari dalam sulit ditemui bahkan cenderung tidak ada. Keadaan demikian memerlukan rangsangan dari luar sehingga timbul motivasi belajar.
Rangsangan atau upaya menumbuhkan motivasi warga belajar sebenarnya masih memerlukan cara-cara yang inovatif dan kreatif. Apakah itu lewat pendekatan kekeluargaan, keagamaan atau lewat pekerjaan. Pendekatan lewat kekeluargaan dan keagamaan mungkin tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah pendekatan lewat pekerjaan. Berdasarkan fakta di lapangan, para pekerja termasuk petani di beberapa daerah sangat sulit membagi waktu untuk belajar dan bekerja.
Kreatifitas dari tutor dalam menggiring dan menumbuhkan motivasi warga seperti ini sangat menentukan. Sebab, warga belajar yang ingin diberdayakan kebanyakan dari kalangan orang dewasa (usia antara 15 - 44 tahun) yang telah banyak makan ‘asam dan garam’ kehidupan.
Dalam pertumbuhan seseorang sampai masa dewasa, dia banyak memperoleh pengalaman dalam hidupnya, dan telah banyak belajar dari pengalaman hidup tersebut. Hasil dari pengalaman itulah yang menentukan sikap hidup, pendirian, jalan pikiran, nilai dan sebagainya dari orang bersangkutan.
Apabila sikap hidup, pikiran, ide, pengalaman, informasi dan sebagainya yang terdapat pada diri warga belajar dipupuk dan dikembangkan, maka akan membantu perkembangan atau kemajuan belajarnya. Sebaliknya, apabila hal itu ternyata menghalangi kemajuan belajar yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban tutor untuk mengadakan usaha untuk merubah sikap hidup, pendirian atau jalan pikiran tersebut, sehingga dapat membantunya ke arah kemajuan yang dicita-citakan.
Perlu diketahui, bahwa sikap dan pendirian yang menjadi penghalang antara lain: Pertama, lekas merasa puas dengan hasil yang telah dicapai (tidak ingin mencapai hasil yang lebih baik). Kedua, tidak suka memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya memberi manfaat positif. Ketiga, tidak suka mengadakan penelitian atau perhitungan sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Keempat, kurang tekun dan disiplin dalam melakukan sesuatu. Kelima, mengabaikan aturan-aturan atau norma-norma yang berdasar ilmu pengetahuan. Keenam, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri dan ketujuh, tidak suka bekerjasama dengan orang lain.
Karena sikap hidup dan pendirian tersebut, merupakan hasil pengalaman masa lampau, maka untuk mengubahnya harus diberikan pengalaman-pengalaman baru dan motivasi-motivasi positif yang pada akhirnya menimbulkan pengertian, kesadaran dan keyakinan bahwa mereka memiliki potensi yang tersembunyi. Bahwa mereka memiliki potensi yang harus digali agar memiliki rasa percaya pada diri sendiri, membuang rasa gengsi yang tinggi, meninggalkan sikap mau menang sendiri dan mengedepankan kebersamaan dalam menyelesaikan sebuah persoalan.
Upaya menumbuhkan motivasi kepada warga belajar dan calon warga belajar harus dapat menyadarkan dan meyakinakan warga belajar bahwa mereka yang cepat merasa puas dengan hasil pekerjaannya akan jauh ketinggalan dengan mereka yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik. Memberi pengalaman baru dan menumbuhkan motivasi warga belajar harus dilaksanakan sebagai tindakan sosial edukatif dalam program keaksaraan fungsional terhadap warga belajar.
Dengan memperhatikan hal-hal seperti dikemukakan di atas, para pengelola program keaksaraan fungsional senantiasa harus berusaha untuk dapat mengenal dan memahami berbagai segi kehidupan orang dewasa. Dengan demikian, kita dapat mengenal dan memahami unsur-unsur kehidupan orang dewasa itu yang benar-benar membawa keuntungan dan manfaat lahir bathin bagi setiap individu dan masyarakat secara keseluruhannya. Unsur-unsur yang mengandung kegunaan inilah yang harus dijadikan bahan dalam menyusun materi pembelajaran.
Menggali Potensi
Setelah upaya penyadaran dan motivasi dari warga belajar tumbuh dengan baik dan dengan memperhatikan tingkat kecerdasan serta kemampuan belajar pada orang dewasa sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam program keaksaraan fungsional kita perlu berpedoman pada konsep : materi pembelajaran menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, materi pembelajaran dengan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari, mengajak mereka mencari contoh dari kehidupan mereka sendiri, mengajak mereka memahami tentang sesuatu hal sebab akibat, mempraktekkan hal-hal yang telah diajarkan, jangan bebani mereka dengan hafalan dan berikan mereka rangsangan untuk berfikir dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali kemampuan berfikir mereka.
Sebenarnya, yang paling penting dalam penuntasan warga buta aksara adalah bagaimana cara menggali potensi yang tersembunyi di dalam diri mereka. Dengan menggali potensi tersebut kita akan mengetahui ke arah mana minat dan kemampuan mereka dalam meningkatkan taraf hidupnya di kemudian hari.
Lantas, kenapa pemberantasan buta aksara begitu penting sampai pemerintah meluncurkan program nasional yang diberi nama Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara (GNPBA) ?
Karena pemberantasan buta aksara merupakan bagian dari Education for All dan Millenium Development Goals (MDGs). Maka pelaksanaannya bukan cuma bertujuan agar warga buta aksara menjadi melek huruf latin atau bisa berhitung. Tapi lebih dari itu, warga buta aksara juga harus didorong untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya.
Upaya-upaya lainnya yang bisa dilakukan untuk memberdayakan warga buta aksara setelah mendapat dukungan motivasi dan penyadaran dari berbagai elemen sebenarnya masih sangat beragam.
Misalnya, melalui program bekerja sambil belajar yang merupakan pola pembelajaran dan pemberdayaan penduduk secara terpadu antara upaya pembinaan pengetahuan dan keterampilan upajiwa dan mencari nafkah (vokasional). Inilah yang dinamakan pendekatan bekerja dan belajar, yang dapat diterapkan dalam memberdayakan penduduk usia dewasa (baca: buta aksara) melalui pendekatan andragogi dan integratif.
Pendekatan dengan bahan ajar yang langsung bersentuhan dengan profesi warga belajar diharapkan akan lebih memudahkan mereka dalam menyerap pelajaran yang disampaikan.
Jaringan Belajar
Disamping itu, ada beberapa konsekuensi logis dalam pendekatan tutorial terpadu ini khususnya dalam konteks percepatan pemberantasan buta aksara sambil bekerja. Pertama, kegiatan pemberdayaan penduduk dewasa (15-44 tahun) dalam upaya memberantas kemiskinan pengetahuan dan ketunaan keterampilan ini hendaknya bermula dari upaya menggenjot kesadaran dari warga belajar itu sendiri (inner consciousness) bahwa belajar sambil bekerja pada hakikatnya merupakan suatu kebutuhan di samping kewajiban.
Melalui program tutorial terpadu ini diharapkan dapat ditingkatkan dan diberdayakan kemauan dan potensi setiap penduduk atau warga belajar untuk berbuat yang terbaik termasuk belajar untuk melek huruf, menambah pengetahuan dan keterampilan.
Kedua, pola tutorial terpadu hendaknya diikuti dengan pembangunan jaringan belajar (learning network) yang dapat mengondisikan setiap penduduk/warga belajar untuk senantiasa melek ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ini berarti warga belajar tidak berhenti seusai mengikuti program pendidikan keaksaraan dan sekadar memperoleh surat keterangan melek aksara (Sukma).
Melalui jaringan belajar masyarakat ini seperti dibangunnya perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, pusat sumber belajar masyarakat, dan lain-lain diharapkan masyarakat/warga belajar diajak untuk terus belajar sepanjang hayat (life long education) dalam rangka peningkatan kualitas hidupnya.
Ini perlu ditindaklanjuti keberadaannya mengingat pada beberapa kasus pelaksanaan pendidikan keaksaraan, banyak warga belajar yang tadinya sudah mulai melek aksara/huruf, mereka kembali menjadi masyarakat yang “lupa huruf”. Alasannya, antara lain tidak adanya kesinambungan program pembelajaran setelah mengikuti pendidikan keaksaraan karena tidak dibinanya jaringan belajar di antara kelompok masyarakat/warga belajar itu sendiri.
Pada akhirnya, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat mutlak dibutuhkan untuk menunjang program pengentasan buta aksara yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Melibatkan seluruh komponen masyarakat bertujuan untuk menggalakkan kerja sama dan menumbuhkan rasa tanggungjawab moral untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, menghilangkan kebodohan dan mengurangi angka kemiskinan. Jika semua elemen masyarakat memiliki komitmen untuk ikut menumbuhkan motivasi dan menggali potensi yang tersembunyi dari warga buta aksara di negeri ini, target pemerintah ke depan untuk membebaskan Indonesia dari buta aksara bisa terealisasi. Semoga.
Showing posts with label KEAKSARAAN. Show all posts
Showing posts with label KEAKSARAAN. Show all posts
Menyongsong HAI ke-42 :
“Ayo Belajar Sampai Akhir Hayat”
Oleh : James P. Pardede
Dalam falsafah suku Batak ada disebutkan “Anak kon hi do hamoraon di au” (Anak adalah kekayaan bagi orangtua). Berdasar pada falsafah tersebut, suku Batak sangat gigih dalam membimbing anak-anaknya untuk bersekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Tak heran kalau suku Batak tersebar di berbagai penjuru tanah air.
Kasubdis PLS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Ibnu Saud Nasution mengakui kalau falsafah tersebut sangat dijunjung tinggi suku Batak. Itu sebabnya, setiap kali suku Batak bertemu dalam pesta atau hajatan, yang pertama kali ditanya adalah: “Berapa anakmu ? Sudah sekolah apa saja anakmu ?” Jika anak-anak mereka bisa sekolah dan berhasil menyandang gelar sarjana, maka orangtua akan bangga dan merasa paling bahagia di daerah tersebut.
Kalau anak-anaknya tidak mau sekolah, orangtua biasanya akan marah besar dan malu pada sanak family. Apabila sang anak benar-benar tidak mau sekolah, maka orangtua akan merasa sakit hati dan membiarkan sang anak begitu saja sampai kelak ia bisa menentukan pasangan hidupnya.
Setelah menikah dan punya anak, sang anak tadi akan mendatangi orangtuanya untuk menyampaikan rasa penyesalannya kenapa dulu ia tidak mau sekolah. Penyesalan memang selalu datang terlambat.
Dalam kondisi seperti ini, orangtua yang bijaksana akan mengarahkan anaknya untuk mengambil program pengajaran keaksaraan atau ikut ujian kesetaraan paket A, B atau C tergantung di tingkat mana si anak tersebut mengalami putus sekolah. Ini demi untuk peningkatkan taraf hidup dan peningkatan kompetensi sang anak dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik.
Menurut data BPS Provinsi Sumatera Utara, angka melek aksara di beberapa kabupaten/kota Sumut sudah menunjukkan angka yang sangat bagus. Bahkan, di beberapa kabupaten/kota hanya sebagian kecil masyarakatnya yang masuk dalam daftar warga buta aksara. Dan biasanya, mereka tinggal di daerah pegunungan atau pedalaman yang sama sekali di kawasan itu tidak ada sekolah atau penduduknya tinggal sangat berjauhan.
Untuk menjangkau ini, partisipasi masyarakat yang tinggal dekat dengan pemukiman mereka sangat diharapkan. Dengan kepedulian ini, diharapkan masyarakat di pelosok mana pun bisa merasakan betapa pentingnya pendidikan dalam memperbaiki taraf hidup mereka dan anak-anak mereka ke depan. Baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
TERKAIT ERAT DENGAN KEMISKINAN
Pada jalur pendidikan non formal, permasalahan dalam hal perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi setiap warga masyarakat tetap masih ada. Sampai dengan tahun 2004, pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (transition from school to work) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat khususnya yang berusia dewasa untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih sangat rendah.
Seperti dilansir Kompas, anggota tim pengembangan model belajar Kelompok Kerja Pendidikan Masyarakat BP-PLSP Regional I Medan, Sarwo Edy mengatakan, salah satu cara untuk mengurangi tingkat buta aksara di Indonesia adalah dengan cara pendidikan keaksaraan fungsional. Keaksaraan fungsional terdiri atas dua konsep, yaitu keaksaraan dan fungsional. Keaksaraan secara sederhana diartikan sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung. Adapun keaksaraan fungsional dapat diartikan sebagai hasil belajar membaca, menulis, dan berhitung para warga belajar bisa digunakan atau bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.
Jika melihat masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Deli Medan, mereka menggunakan air sungai yang keruh untuk mandi, mencuci piring, dan mencuci baju. Meski mereka tinggal di kota, belum tentu mereka bisa mengakses air bersih karena keterbatasan penghasilan.
Mengubah kehidupan masyarakat tepian sungai, yang sudah mengakar dalam air sungai yang keruh, tentu saja tidak mudah. Metode penyuluhan dan membaca tidak akan berhasil dengan baik tanpa dibarengi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dalam model belajar yang sedang dikembangkan BP-PSLP Regional I Medan, warga nantinya diharapkan bisa membuat alat penyulingan air bersih yang berasal dari air sungai.
Akan tetapi, kalau mereka masih buta aksara, mereka tidak akan bisa memanfaatkan alat ini dan teknologinya. Itu sebabnya perlu mengajari mereka membaca, menulis, dan berhitung terlebih dahulu sebelum dikenalkan dengan permasalahan sanitasi dan pemanfaatan air sungai.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada Hari Aksara Internasional ke-41 di Probolinggo menargetkan penurunan angka buta aksara menjadi 5 persen pada 2009 mendatang. Karena, buta aksara terkait erat dengan kemiskinan.
Secara sosial penduduk yang buta aksara akan terisolasi. Hal itu terjadi karena mereka tidak bisa berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Posisi tawarnya pun sangat rendah.
Sejalan dengan target penurunan buta aksara pada akhir 2009, Mendiknas mengungkapkan, maka jumlah yang akan diberantas hingga akhir 2009 sebesar 7,5 juta orang.Adapun target yang akan dicapai pada 2007 ditetapkan sebesar 2,3 juta sehingga sisanya selama dua tahun tinggal 2,1 juta orang.
Di samping itu, pemerintah juga akan menurunkan angka disparitas gender dari 9,6 persen pada 2000 menjadi 3,65 persen pada akhir 2009. Menurut Bambang, masih tingginya angka buta aksara tersebut dipicu banyaknya anak usia yang SD yang belum juga bersekolah (5 persen).
Selain itu, tingginya angka putus sekolah di tingkat SD terutama kelas 1,2,dan 3 juga berpotensi menciptakan buta aksara kembali. Jika melihat perkembangan penurunan buta aksara hingga 2006, hasilnya sangat menggembirakan. Tapi semakin sedikit jumlah penduduk buta aksara, maka akan semakin sulit memberantasnya. Karena, penduduk buta aksara yang tersisa adalah yang termasuk dalam golongan hardrock (sangat sulit dimelekaksarakan).
Untuk mengatasi masalah buta aksara, diperlukan kerja sama berbagai pihak. Misalnya, lembaga atau instansi pemerintah seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis. Selain itu, juga diperlukan peran swasta seperti perusahaan, BUMN, perbankan, serta organisasi masyarakat dan keagamaan.
Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah, cara yang paling mudah dan cepat adalah melalui pemberantasan buta aksara. Karena itu, pemerintah daerah harus bersungguh-sungguh memberikan perhatian yang serius pada pemberantasan buta aksara untuk menaikkan IPM daerahnya.
TANTANGAN JADI PELUANG
Ada dua prinsip atau strategi pendidikan keaksaraan yang harus selalu diperhatikan dan dipegang teguh oleh setiap pendidik dalam rangka menjawab tantangan dan peluang masyarakat yang terus berubah dengan cepat dewasa ini (komisi internasional tentang pendidikan UNESCO), yaitu : Pertama, bahwa pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat (life-long education), dan tiada batas usia untuk belajar. Melalui proses belajar sepanjang hayat inilah, manusia mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara terus menerus, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan masyarakat yang diakibatkannya, dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan serta mau dan mampu mengubah tantangan menjadi peluang
Pada hakikatnya, seseorang yang sudah berhenti belajar, berarti sudah berhenti berkembang atau lebih kasar lagi, sudah berhenti hidup (bekerja). Belajar dan bekerja giat dapat dilihat sebagai dua buah kegiatan utama manusia, oraet labora – bekerja dan berdoa.
Kedua, dewasa ini, konsep pendidikan keaksaraan tidak hanya “transfer of knowledge” saja atau terjadinya perubahan tanpa arah, tapi harus menumbuhkan budaya; belajar mengetahui (learning to know), belajar berbuat (learning to do), belajar hidup bersama, hidup dengan orang lain yang memiliki keanekaragaman (learning to live together, to live with others) dan belajar menjadi seseorang (learning to be).
Berdasar pada filosofi belajar berlangsung sepanjang hayat dan manusia adalah pembelajar, program pemberantasan buta aksara yang tertuang dalam Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama memiliki komitmen dalam menjalankan program penuntasan buta aksara di daerahnya masing-masing.
Strategi GNP-PBA bisa dilaksanakan dengan sistem blok (tuntas satu kecamatan dulu baru ke kecamatan lain, begitu terus sampai tingkat kabupaten), pendanaan dengan sinergi antara pusat dan daerah serta peningkatan mutu (standar kompetensi keaksaraan dan penilaian hasil belajar).
Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), TNI dan komponen bangsa lainnya. Dan yang terpenting adalah memprioritaskan penuntasan warga buta aksara di 9 provinsi terpadat warga buta aksaranya (Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, Kalbar, NTB, NTT, Banten dan Papua).
Untuk menghindari warga buta aksara yang sudah mendapatkan pengajaran ca-lis-tung, perlu ada kesinambungan pengajaran dengan pengadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di desa-desa tempat para warga buta aksara bermukim. Beberapa waktu lalu, Analisa pernah menulis keberadaan TBM Plus Mas Raden di Jalan karya Jaya Medan yang setiap harinya ramai dikunjungi masyarakat.
Menurut pemilik TBM Plus Mas Raden Asyiah, tujuan dibentuknya TBM tersebut adalah untuk menumbuhkan minat baca masyarakat, menjadi media pembelajaran yang murah dan menarik serta bermanfaat bagi warga belajar yang masih buta aksara dan telah selesai mengikuti program keaksaraan. Dengan belajar di TBM tersebut, warga buta aksara yang sudah bisa ca-lis-tung bisa meningkat lebih baik dan lestari sepanjang hayat.
Untuk itu, menyongsong Hari Aksara Internasional (HAI) ke-42 nanti, tidak terlalu muluk-muluk jika kita mau mengajak semua warga untuk terus belajar dan belajar. Apabila menemukan warga yang masih buta aksara, berikan mereka jalan keluar agar menjadi melek aksara dan bisa mengetahui yang selama ini tidak mereka ketahui. “Ayo belajar sampai akhir hayat.”
* Tulisan ini dimuat di Harian Analisa Edisi Minggu, 29 Juli 2007
“Ayo Belajar Sampai Akhir Hayat”
Oleh : James P. Pardede
Dalam falsafah suku Batak ada disebutkan “Anak kon hi do hamoraon di au” (Anak adalah kekayaan bagi orangtua). Berdasar pada falsafah tersebut, suku Batak sangat gigih dalam membimbing anak-anaknya untuk bersekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Tak heran kalau suku Batak tersebar di berbagai penjuru tanah air.
Kasubdis PLS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Ibnu Saud Nasution mengakui kalau falsafah tersebut sangat dijunjung tinggi suku Batak. Itu sebabnya, setiap kali suku Batak bertemu dalam pesta atau hajatan, yang pertama kali ditanya adalah: “Berapa anakmu ? Sudah sekolah apa saja anakmu ?” Jika anak-anak mereka bisa sekolah dan berhasil menyandang gelar sarjana, maka orangtua akan bangga dan merasa paling bahagia di daerah tersebut.
Kalau anak-anaknya tidak mau sekolah, orangtua biasanya akan marah besar dan malu pada sanak family. Apabila sang anak benar-benar tidak mau sekolah, maka orangtua akan merasa sakit hati dan membiarkan sang anak begitu saja sampai kelak ia bisa menentukan pasangan hidupnya.
Setelah menikah dan punya anak, sang anak tadi akan mendatangi orangtuanya untuk menyampaikan rasa penyesalannya kenapa dulu ia tidak mau sekolah. Penyesalan memang selalu datang terlambat.
Dalam kondisi seperti ini, orangtua yang bijaksana akan mengarahkan anaknya untuk mengambil program pengajaran keaksaraan atau ikut ujian kesetaraan paket A, B atau C tergantung di tingkat mana si anak tersebut mengalami putus sekolah. Ini demi untuk peningkatkan taraf hidup dan peningkatan kompetensi sang anak dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik.
Menurut data BPS Provinsi Sumatera Utara, angka melek aksara di beberapa kabupaten/kota Sumut sudah menunjukkan angka yang sangat bagus. Bahkan, di beberapa kabupaten/kota hanya sebagian kecil masyarakatnya yang masuk dalam daftar warga buta aksara. Dan biasanya, mereka tinggal di daerah pegunungan atau pedalaman yang sama sekali di kawasan itu tidak ada sekolah atau penduduknya tinggal sangat berjauhan.
Untuk menjangkau ini, partisipasi masyarakat yang tinggal dekat dengan pemukiman mereka sangat diharapkan. Dengan kepedulian ini, diharapkan masyarakat di pelosok mana pun bisa merasakan betapa pentingnya pendidikan dalam memperbaiki taraf hidup mereka dan anak-anak mereka ke depan. Baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
TERKAIT ERAT DENGAN KEMISKINAN
Pada jalur pendidikan non formal, permasalahan dalam hal perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi setiap warga masyarakat tetap masih ada. Sampai dengan tahun 2004, pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (transition from school to work) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat khususnya yang berusia dewasa untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih sangat rendah.
Seperti dilansir Kompas, anggota tim pengembangan model belajar Kelompok Kerja Pendidikan Masyarakat BP-PLSP Regional I Medan, Sarwo Edy mengatakan, salah satu cara untuk mengurangi tingkat buta aksara di Indonesia adalah dengan cara pendidikan keaksaraan fungsional. Keaksaraan fungsional terdiri atas dua konsep, yaitu keaksaraan dan fungsional. Keaksaraan secara sederhana diartikan sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung. Adapun keaksaraan fungsional dapat diartikan sebagai hasil belajar membaca, menulis, dan berhitung para warga belajar bisa digunakan atau bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.
Jika melihat masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Deli Medan, mereka menggunakan air sungai yang keruh untuk mandi, mencuci piring, dan mencuci baju. Meski mereka tinggal di kota, belum tentu mereka bisa mengakses air bersih karena keterbatasan penghasilan.
Mengubah kehidupan masyarakat tepian sungai, yang sudah mengakar dalam air sungai yang keruh, tentu saja tidak mudah. Metode penyuluhan dan membaca tidak akan berhasil dengan baik tanpa dibarengi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dalam model belajar yang sedang dikembangkan BP-PSLP Regional I Medan, warga nantinya diharapkan bisa membuat alat penyulingan air bersih yang berasal dari air sungai.
Akan tetapi, kalau mereka masih buta aksara, mereka tidak akan bisa memanfaatkan alat ini dan teknologinya. Itu sebabnya perlu mengajari mereka membaca, menulis, dan berhitung terlebih dahulu sebelum dikenalkan dengan permasalahan sanitasi dan pemanfaatan air sungai.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada Hari Aksara Internasional ke-41 di Probolinggo menargetkan penurunan angka buta aksara menjadi 5 persen pada 2009 mendatang. Karena, buta aksara terkait erat dengan kemiskinan.
Secara sosial penduduk yang buta aksara akan terisolasi. Hal itu terjadi karena mereka tidak bisa berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Posisi tawarnya pun sangat rendah.
Sejalan dengan target penurunan buta aksara pada akhir 2009, Mendiknas mengungkapkan, maka jumlah yang akan diberantas hingga akhir 2009 sebesar 7,5 juta orang.Adapun target yang akan dicapai pada 2007 ditetapkan sebesar 2,3 juta sehingga sisanya selama dua tahun tinggal 2,1 juta orang.
Di samping itu, pemerintah juga akan menurunkan angka disparitas gender dari 9,6 persen pada 2000 menjadi 3,65 persen pada akhir 2009. Menurut Bambang, masih tingginya angka buta aksara tersebut dipicu banyaknya anak usia yang SD yang belum juga bersekolah (5 persen).
Selain itu, tingginya angka putus sekolah di tingkat SD terutama kelas 1,2,dan 3 juga berpotensi menciptakan buta aksara kembali. Jika melihat perkembangan penurunan buta aksara hingga 2006, hasilnya sangat menggembirakan. Tapi semakin sedikit jumlah penduduk buta aksara, maka akan semakin sulit memberantasnya. Karena, penduduk buta aksara yang tersisa adalah yang termasuk dalam golongan hardrock (sangat sulit dimelekaksarakan).
Untuk mengatasi masalah buta aksara, diperlukan kerja sama berbagai pihak. Misalnya, lembaga atau instansi pemerintah seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis. Selain itu, juga diperlukan peran swasta seperti perusahaan, BUMN, perbankan, serta organisasi masyarakat dan keagamaan.
Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah, cara yang paling mudah dan cepat adalah melalui pemberantasan buta aksara. Karena itu, pemerintah daerah harus bersungguh-sungguh memberikan perhatian yang serius pada pemberantasan buta aksara untuk menaikkan IPM daerahnya.
TANTANGAN JADI PELUANG
Ada dua prinsip atau strategi pendidikan keaksaraan yang harus selalu diperhatikan dan dipegang teguh oleh setiap pendidik dalam rangka menjawab tantangan dan peluang masyarakat yang terus berubah dengan cepat dewasa ini (komisi internasional tentang pendidikan UNESCO), yaitu : Pertama, bahwa pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat (life-long education), dan tiada batas usia untuk belajar. Melalui proses belajar sepanjang hayat inilah, manusia mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara terus menerus, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan masyarakat yang diakibatkannya, dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan serta mau dan mampu mengubah tantangan menjadi peluang
Pada hakikatnya, seseorang yang sudah berhenti belajar, berarti sudah berhenti berkembang atau lebih kasar lagi, sudah berhenti hidup (bekerja). Belajar dan bekerja giat dapat dilihat sebagai dua buah kegiatan utama manusia, oraet labora – bekerja dan berdoa.
Kedua, dewasa ini, konsep pendidikan keaksaraan tidak hanya “transfer of knowledge” saja atau terjadinya perubahan tanpa arah, tapi harus menumbuhkan budaya; belajar mengetahui (learning to know), belajar berbuat (learning to do), belajar hidup bersama, hidup dengan orang lain yang memiliki keanekaragaman (learning to live together, to live with others) dan belajar menjadi seseorang (learning to be).
Berdasar pada filosofi belajar berlangsung sepanjang hayat dan manusia adalah pembelajar, program pemberantasan buta aksara yang tertuang dalam Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama memiliki komitmen dalam menjalankan program penuntasan buta aksara di daerahnya masing-masing.
Strategi GNP-PBA bisa dilaksanakan dengan sistem blok (tuntas satu kecamatan dulu baru ke kecamatan lain, begitu terus sampai tingkat kabupaten), pendanaan dengan sinergi antara pusat dan daerah serta peningkatan mutu (standar kompetensi keaksaraan dan penilaian hasil belajar).
Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), TNI dan komponen bangsa lainnya. Dan yang terpenting adalah memprioritaskan penuntasan warga buta aksara di 9 provinsi terpadat warga buta aksaranya (Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, Kalbar, NTB, NTT, Banten dan Papua).
Untuk menghindari warga buta aksara yang sudah mendapatkan pengajaran ca-lis-tung, perlu ada kesinambungan pengajaran dengan pengadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di desa-desa tempat para warga buta aksara bermukim. Beberapa waktu lalu, Analisa pernah menulis keberadaan TBM Plus Mas Raden di Jalan karya Jaya Medan yang setiap harinya ramai dikunjungi masyarakat.
Menurut pemilik TBM Plus Mas Raden Asyiah, tujuan dibentuknya TBM tersebut adalah untuk menumbuhkan minat baca masyarakat, menjadi media pembelajaran yang murah dan menarik serta bermanfaat bagi warga belajar yang masih buta aksara dan telah selesai mengikuti program keaksaraan. Dengan belajar di TBM tersebut, warga buta aksara yang sudah bisa ca-lis-tung bisa meningkat lebih baik dan lestari sepanjang hayat.
Untuk itu, menyongsong Hari Aksara Internasional (HAI) ke-42 nanti, tidak terlalu muluk-muluk jika kita mau mengajak semua warga untuk terus belajar dan belajar. Apabila menemukan warga yang masih buta aksara, berikan mereka jalan keluar agar menjadi melek aksara dan bisa mengetahui yang selama ini tidak mereka ketahui. “Ayo belajar sampai akhir hayat.”
* Tulisan ini dimuat di Harian Analisa Edisi Minggu, 29 Juli 2007
Keaksaraan Fungsional, Menuju Masyarakat Bebas Buta Aksara
Oleh : James P. Pardede
Salah satu tujuan Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PBA) adalah memberdayakan masyarakat buta aksara agar memperoleh pelajaran pendidikan secara bermutu sehingga menjadi insan yang produktif dan meningkat kesejahteraannya. Untuk mencapai ini, masyarakat buta aksara perlu memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
Upaya pemberantasan buta aksara di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA), Keputusan bersama Mendiknas, Mendagri dan Meneg Pemberdayaan Perempuan tentang percepatan PBA, khususnya kaum perempuan serta adanya penandatanganan MoU antara Mendiknas dengan 26 Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai PBA di daerah masing-masing.
Berdasarkan data nasional, sebanyak 81 persen lebih penduduk buta aksara terkonsentrasi di 9 provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Sisanya dibagi rata tersebar di 22 provinsi lainnya di Indonesia.
Sementara itu, data Biro Pusat Statistik Juni 2006 menunjukkan, jumlah buta aksara mencapai 8,35 persen atau sebanyak 13.186.255 penduduk. Sementara usia 15 sampai 44 tahun mencapai 2,89 persen atau sebanyak 3.227.593 penduduk dan usia 45 tahun ke atas mencapai 21,58 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 9.938.632 penduduk.
Dalam sebuah kesempatan, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Ace Suryadi mengungkapkan bahwa untuk 2007 pemerintah menyiapkan anggaran Rp. 1,25 triliun untuk mengurangi angka buta aksara yang saat ini mencapai 2,2 juta orang di seluruh tanah air.
Lantas, mengapa upaya pemberantasan buta aksara tidak pernah tuntas ? Banyak faktor yang jadi penyebab. Diantaranya masyarakat buta aksara tinggal di daerah sangat terpencil dan terisolasi, ekonomi keluarga sangat lemah serta motivasi belajar sangat rendah.
Berbagai program telah diuji coba dalam upaya mengurangi angka buta aksara di tanah air. Salah satu program yang sejak 1995 telah dikembangkan adalah program keaksaraan fungsional (KF).
Dimana, program keaksaraan fungsional merupakan salah satu bentuk layanan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) bagi masyarakat yang belum dan ingin memiliki kemampuan ca-lis-tung, dan setelah mengikuti program ini (hasil belajarnya) mereka memiliki kemampuan “baca-tulis-hitung” dan menggunakannya serta berfungsi bagi kehidupannya. Artinya mereka tidak hanya memiliki kemampuan ca-lis-tung dan keterampilan berusaha atau bermata-pencaharian saja, tetapi juga dapat survive dalam dunia kehidupannya.
Menurut Kasubdis PLS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Ibnu Saud Nasution untuk memberdayakan warga buta aksara di Sumatera Utara program keaksaraan fungsional menjadi satu program yang sangat tepat, terutama dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.
Sebab, lanjutnya, program ini bisa berjalan dengan baik dan mudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat buta aksara yang kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani, nelayan, buruh dan ibu rumah tangga.
KERJA SAMA
Untuk menjangkau kelompok-kelompok yang masih buta aksara khususnya usia 15 tahun ke atas, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pendekatan dengan pihak kabupaten/kota dalam mendata keberadaan mereka. Dengan upaya ini, jumlah warga buta aksara di berbagai kabupaten/kota bisa diketahui. Action dan anggaran untuk penuntasannya pun bisa dialokasikan dalam APBD.
Jika diilihat dari komponen Human Development Index (HDI) menurut Kabupaten/Kota di Sumut yang diolah dari data BPS Provinsi Sumut 2006 (Susenas 2004) diperoleh bahwa, Kabupaten Nias Selatan (15,6 persen) masih menjadi daerah yang memiliki angka warga buta aksara tertinggi di Sumut disusul Nias (14 persen), sisanya tersebar di kabupaten/kota lainnya.
Ibnu Saud Nasution mengemukakan, untuk mengatasi masalah buta aksara ini tidak bisa dipaksakan dengan mengajarkan baca, tulis, dan berhitung semata,tetapi pengajarannya harus bersifat fungsional yang ilmunya langsung dapat dimanfaatkan dalam menyiapkan mereka menghadapi pekerjaan. Dengan demikian mereka sadar hahwa pengetahuan membaca, berhitung, menulis ternyata dapat menambah produktifitasnya dalam bekerja.
Bahkan bagi yang sudah dewasa pun kalau sistem belajarnya tidak kontekstual atau tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu akan hilang lagi, di sinilah perlunya kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, ataupun departemen terkait agar ikut serta memahami mengentaskan masalah buta aksara ini, misalnya dengan mendirikan Pusal Kegiatan Belajar Masyarakal (PKBM) di lingkungan mereka belajar.
“Program keaksaraan fungsional yang diterapkan di beberapa daerah kabupaten/kota di Sumut disesuaikan dengan profesi mereka sehari-hari,” papar Nasution.
Misalnya, untuk warga buta aksara yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan, proses pengajaran keaksaraan bagi mereka adalah dengan mengenalkan ikan, pancing, jala, dayung, perahu, harga ikan lewat huruf dan angka. Mereka juga dibekali keterampilan membuat jala dan yang lainnya yang berkaitan dengan profesi mereka.
“Setelah mereka mengenal huruf dan bisa mengeja kalimat serta menghitung, biasanya minat untuk lebih tahu akan tumbuh kemudian. Di titik inilah kreatifitas tutor sangat menentukan,” tandasnya.
Sama halnya dengan warga buta aksara yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Sementara untuk warga buta aksara dari kalangan ibu rumah tangga program KF yang dilaksanakan adalah dengan mengarahkan ibu-ibu rumah tangga memilih keterampilan yang mereka minati apakah menjahit, bordir, memasak atau menyulam. Lewat pelatihan keterampilan ini upaya untuk mengenalkan aksara pun dijalankan bersamaan.
PERLU EVALUASI
Setelah menjalankan program ini, biasanya setiap tahun akan diadakan evaluasi terhadap warga buta aksara yang telah mengikuti pembelajaran dan berhak memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (Sukma). Apakah mereka menjadi melek huruf atau jadi lupa huruf di kemudian hari.
Untuk kesinambungan program KF, perlu ada pembinaan budaya baca dan pengadaan perpustakaan masyarakat seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di setiap desa. Atau, paling tidak ada kepedulian dari masyarakat untuk menyumbangkan buku-buku baru atau bekas kepada warga buta aksara yang sudah bisa ca-lis-tung tadi.
Selama ini disinyalir bahwa pemberantasan buta aksara seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tampaknya strategi penuntasan buta aksara semacam itu sudah tidak relevan lagi. Apalagi melihat kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang terus-menerus berubah. Sudah saatnya prinsip kemitraan, koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi instansional terkait sangat diperlukan. Kemitraan antara Depdiknas dengan lembaga-lembaga terkait itu paling tidak ada nuansa baru dalam pemberdayaan warga masyarakat yang kurang beruntung tadi.
Disamping itu, lembaga terkait tersebut bisa saling tukar pengalaman yang bersifat “mutual benefit” dalam melaksanakan program pemberantasan buta aksara. TNI dan lembaga terkait lain juga bisa belajar bagaimana Depdiknas melakukan suatu pelatihan tutorial dan mengimplementasikannya terhadap warga belajar pendidikan keaksaraan yang bernafaskan pedagogis-andragogis.
“Harapan kita, program KF bisa menyentuh warga buta aksara di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Sumut. Dengan didukung dana, tutor berpengalaman dan komitmen dari stake holder, masyarakat buta aksara bisa menjadi bebas buta aksara,” papar Ibnu Saud Nasution.
SETENGAH HATI
Perlu diketahui, keaksaraan fungsional hanya dapat didefenisikan secara utuh, jika mengacu pada konteks sosial lokal dan kebutuhan khusus dari setiap warga belajar. Sebagai contoh, warga belajar yang hidup di daerah perkotaan, di mana di sekitarnya terdapat berbagai instansi/lembaga pemerintah dan swasta, serta tersedianya berbagai media informasi baik cetak maupun elektronik, tentu diperlukan program keaksaraan fungsional dengan penekanan pada kemampuan fungsional yang lebih tinggi seperti belajar tentang akuntansi, cara menggunakan telepon, sopan santun berlalulintas di jalan raya, serta hal-hal yang berhubungan dengan dunia perbankan dan sebagainya.
Namun jika mereka hidup di daerah pedesaan, daerah terpencil atau di daerah pedalaman, mungkin yang diperlukan hanyalah bagaimana mereka bisa belajar tentang pertanian atau perkebunan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asal Sumut Parlindungan Purba, SH,MM memaparkan bahwa untuk pemberantasan buta aksara pemerintah jangan setengah hati dalam menjalankan setiap program. Kemudian perlu ada sinergi antara pusat dan daerah baik itu dalam realisasi program maupun dalam hal anggaran. Yang terpenting lagi adalah tetap melakukan evaluasi.
“Sebab, warga buta aksara biasanya tidak jauh dari kondisi ekonomi yang sangat lemah atau miskin. Apabila kondisi masyarakat kita makin banyak yang miskin, maka makin rentan pula warga miskin ini menjadi warga buta aksara baru di kemudian hari,” tandasnya.
Kemudian, lanjutnya, demi kesinambungan pembelajaran warga buta aksara, kehadiran TBM di masyarakat jangan dijadikan ajang proyek yang akhirnya menjadikan TBM sebagai “Taman Beban Masyarakat”.
Disadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Pendidikan yang berkualitas dapat mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang modern, maju, makmur, dan sejahtera yang tercermin pada keunggulan dan kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Untuk itu, pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena memberi kontribusi signifikan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat.
Sebab di dunia internasional, keaksaraan juga sudah diakui sebagai hak asasi manusia dan suatu keadaan yang sangat mutlak bagi perkembangan manusia. Suatu analisis tentang hasil survey yang dilakukan di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan keaksaraan berdampak langsung terhadap investasi dan kinerja seseorang. Keaksaraan seperti halnya gizi, kesehatan dan pendapatan mempunyai korelasi dengan peningkatan umur harapan hidup dan penurunan kematian ibu dan anak.
* Tulisan ini dimuat di Harian Analisa Edisi Minggu, 29 Juli 2007
Oleh : James P. Pardede
Salah satu tujuan Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PBA) adalah memberdayakan masyarakat buta aksara agar memperoleh pelajaran pendidikan secara bermutu sehingga menjadi insan yang produktif dan meningkat kesejahteraannya. Untuk mencapai ini, masyarakat buta aksara perlu memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
Upaya pemberantasan buta aksara di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA), Keputusan bersama Mendiknas, Mendagri dan Meneg Pemberdayaan Perempuan tentang percepatan PBA, khususnya kaum perempuan serta adanya penandatanganan MoU antara Mendiknas dengan 26 Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai PBA di daerah masing-masing.
Berdasarkan data nasional, sebanyak 81 persen lebih penduduk buta aksara terkonsentrasi di 9 provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Sisanya dibagi rata tersebar di 22 provinsi lainnya di Indonesia.
Sementara itu, data Biro Pusat Statistik Juni 2006 menunjukkan, jumlah buta aksara mencapai 8,35 persen atau sebanyak 13.186.255 penduduk. Sementara usia 15 sampai 44 tahun mencapai 2,89 persen atau sebanyak 3.227.593 penduduk dan usia 45 tahun ke atas mencapai 21,58 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 9.938.632 penduduk.
Dalam sebuah kesempatan, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Ace Suryadi mengungkapkan bahwa untuk 2007 pemerintah menyiapkan anggaran Rp. 1,25 triliun untuk mengurangi angka buta aksara yang saat ini mencapai 2,2 juta orang di seluruh tanah air.
Lantas, mengapa upaya pemberantasan buta aksara tidak pernah tuntas ? Banyak faktor yang jadi penyebab. Diantaranya masyarakat buta aksara tinggal di daerah sangat terpencil dan terisolasi, ekonomi keluarga sangat lemah serta motivasi belajar sangat rendah.
Berbagai program telah diuji coba dalam upaya mengurangi angka buta aksara di tanah air. Salah satu program yang sejak 1995 telah dikembangkan adalah program keaksaraan fungsional (KF).
Dimana, program keaksaraan fungsional merupakan salah satu bentuk layanan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) bagi masyarakat yang belum dan ingin memiliki kemampuan ca-lis-tung, dan setelah mengikuti program ini (hasil belajarnya) mereka memiliki kemampuan “baca-tulis-hitung” dan menggunakannya serta berfungsi bagi kehidupannya. Artinya mereka tidak hanya memiliki kemampuan ca-lis-tung dan keterampilan berusaha atau bermata-pencaharian saja, tetapi juga dapat survive dalam dunia kehidupannya.
Menurut Kasubdis PLS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Ibnu Saud Nasution untuk memberdayakan warga buta aksara di Sumatera Utara program keaksaraan fungsional menjadi satu program yang sangat tepat, terutama dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.
Sebab, lanjutnya, program ini bisa berjalan dengan baik dan mudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat buta aksara yang kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani, nelayan, buruh dan ibu rumah tangga.
KERJA SAMA
Untuk menjangkau kelompok-kelompok yang masih buta aksara khususnya usia 15 tahun ke atas, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pendekatan dengan pihak kabupaten/kota dalam mendata keberadaan mereka. Dengan upaya ini, jumlah warga buta aksara di berbagai kabupaten/kota bisa diketahui. Action dan anggaran untuk penuntasannya pun bisa dialokasikan dalam APBD.
Jika diilihat dari komponen Human Development Index (HDI) menurut Kabupaten/Kota di Sumut yang diolah dari data BPS Provinsi Sumut 2006 (Susenas 2004) diperoleh bahwa, Kabupaten Nias Selatan (15,6 persen) masih menjadi daerah yang memiliki angka warga buta aksara tertinggi di Sumut disusul Nias (14 persen), sisanya tersebar di kabupaten/kota lainnya.
Ibnu Saud Nasution mengemukakan, untuk mengatasi masalah buta aksara ini tidak bisa dipaksakan dengan mengajarkan baca, tulis, dan berhitung semata,tetapi pengajarannya harus bersifat fungsional yang ilmunya langsung dapat dimanfaatkan dalam menyiapkan mereka menghadapi pekerjaan. Dengan demikian mereka sadar hahwa pengetahuan membaca, berhitung, menulis ternyata dapat menambah produktifitasnya dalam bekerja.
Bahkan bagi yang sudah dewasa pun kalau sistem belajarnya tidak kontekstual atau tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu akan hilang lagi, di sinilah perlunya kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, ataupun departemen terkait agar ikut serta memahami mengentaskan masalah buta aksara ini, misalnya dengan mendirikan Pusal Kegiatan Belajar Masyarakal (PKBM) di lingkungan mereka belajar.
“Program keaksaraan fungsional yang diterapkan di beberapa daerah kabupaten/kota di Sumut disesuaikan dengan profesi mereka sehari-hari,” papar Nasution.
Misalnya, untuk warga buta aksara yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan, proses pengajaran keaksaraan bagi mereka adalah dengan mengenalkan ikan, pancing, jala, dayung, perahu, harga ikan lewat huruf dan angka. Mereka juga dibekali keterampilan membuat jala dan yang lainnya yang berkaitan dengan profesi mereka.
“Setelah mereka mengenal huruf dan bisa mengeja kalimat serta menghitung, biasanya minat untuk lebih tahu akan tumbuh kemudian. Di titik inilah kreatifitas tutor sangat menentukan,” tandasnya.
Sama halnya dengan warga buta aksara yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Sementara untuk warga buta aksara dari kalangan ibu rumah tangga program KF yang dilaksanakan adalah dengan mengarahkan ibu-ibu rumah tangga memilih keterampilan yang mereka minati apakah menjahit, bordir, memasak atau menyulam. Lewat pelatihan keterampilan ini upaya untuk mengenalkan aksara pun dijalankan bersamaan.
PERLU EVALUASI
Setelah menjalankan program ini, biasanya setiap tahun akan diadakan evaluasi terhadap warga buta aksara yang telah mengikuti pembelajaran dan berhak memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (Sukma). Apakah mereka menjadi melek huruf atau jadi lupa huruf di kemudian hari.
Untuk kesinambungan program KF, perlu ada pembinaan budaya baca dan pengadaan perpustakaan masyarakat seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di setiap desa. Atau, paling tidak ada kepedulian dari masyarakat untuk menyumbangkan buku-buku baru atau bekas kepada warga buta aksara yang sudah bisa ca-lis-tung tadi.
Selama ini disinyalir bahwa pemberantasan buta aksara seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tampaknya strategi penuntasan buta aksara semacam itu sudah tidak relevan lagi. Apalagi melihat kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang terus-menerus berubah. Sudah saatnya prinsip kemitraan, koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi instansional terkait sangat diperlukan. Kemitraan antara Depdiknas dengan lembaga-lembaga terkait itu paling tidak ada nuansa baru dalam pemberdayaan warga masyarakat yang kurang beruntung tadi.
Disamping itu, lembaga terkait tersebut bisa saling tukar pengalaman yang bersifat “mutual benefit” dalam melaksanakan program pemberantasan buta aksara. TNI dan lembaga terkait lain juga bisa belajar bagaimana Depdiknas melakukan suatu pelatihan tutorial dan mengimplementasikannya terhadap warga belajar pendidikan keaksaraan yang bernafaskan pedagogis-andragogis.
“Harapan kita, program KF bisa menyentuh warga buta aksara di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Sumut. Dengan didukung dana, tutor berpengalaman dan komitmen dari stake holder, masyarakat buta aksara bisa menjadi bebas buta aksara,” papar Ibnu Saud Nasution.
SETENGAH HATI
Perlu diketahui, keaksaraan fungsional hanya dapat didefenisikan secara utuh, jika mengacu pada konteks sosial lokal dan kebutuhan khusus dari setiap warga belajar. Sebagai contoh, warga belajar yang hidup di daerah perkotaan, di mana di sekitarnya terdapat berbagai instansi/lembaga pemerintah dan swasta, serta tersedianya berbagai media informasi baik cetak maupun elektronik, tentu diperlukan program keaksaraan fungsional dengan penekanan pada kemampuan fungsional yang lebih tinggi seperti belajar tentang akuntansi, cara menggunakan telepon, sopan santun berlalulintas di jalan raya, serta hal-hal yang berhubungan dengan dunia perbankan dan sebagainya.
Namun jika mereka hidup di daerah pedesaan, daerah terpencil atau di daerah pedalaman, mungkin yang diperlukan hanyalah bagaimana mereka bisa belajar tentang pertanian atau perkebunan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asal Sumut Parlindungan Purba, SH,MM memaparkan bahwa untuk pemberantasan buta aksara pemerintah jangan setengah hati dalam menjalankan setiap program. Kemudian perlu ada sinergi antara pusat dan daerah baik itu dalam realisasi program maupun dalam hal anggaran. Yang terpenting lagi adalah tetap melakukan evaluasi.
“Sebab, warga buta aksara biasanya tidak jauh dari kondisi ekonomi yang sangat lemah atau miskin. Apabila kondisi masyarakat kita makin banyak yang miskin, maka makin rentan pula warga miskin ini menjadi warga buta aksara baru di kemudian hari,” tandasnya.
Kemudian, lanjutnya, demi kesinambungan pembelajaran warga buta aksara, kehadiran TBM di masyarakat jangan dijadikan ajang proyek yang akhirnya menjadikan TBM sebagai “Taman Beban Masyarakat”.
Disadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Pendidikan yang berkualitas dapat mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang modern, maju, makmur, dan sejahtera yang tercermin pada keunggulan dan kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Untuk itu, pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena memberi kontribusi signifikan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat.
Sebab di dunia internasional, keaksaraan juga sudah diakui sebagai hak asasi manusia dan suatu keadaan yang sangat mutlak bagi perkembangan manusia. Suatu analisis tentang hasil survey yang dilakukan di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan keaksaraan berdampak langsung terhadap investasi dan kinerja seseorang. Keaksaraan seperti halnya gizi, kesehatan dan pendapatan mempunyai korelasi dengan peningkatan umur harapan hidup dan penurunan kematian ibu dan anak.
* Tulisan ini dimuat di Harian Analisa Edisi Minggu, 29 Juli 2007
Subscribe to:
Posts (Atom)